Kabar Karanganyar, – Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar mengapresiasi proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang diajukan Bupati Karanganyar dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kenaikan pendapatan sekitar Rp11 miliar tersebut dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kondisi fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi dan perubahan kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Wakil Pimpinan DPRD Karanganyar, Supriyanto, yang saat ini juga terpilih menduduki jabatan ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, mengatakan peningkatan pendapatan tersebut patut diapresiasi. Namun, DPRD masih akan mendalami secara detail sumber kenaikan pendapatan tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
“Kita apresiasi ada peningkatan pendapatan sekitar Rp11 miliar. Ini tentu menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi APBD di tengah situasi ekonomi yang ada,” ujar Supriyanto saat ditemui Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan efisiensi belanja dilakukan secara tepat. Evaluasi terhadap anggaran diperlukan agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.
Supriyanto menilai peningkatan PAD juga perlu berjalan beriringan dengan optimalisasi transfer dari pemerintah pusat, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Harapannya peningkatan PAD ini juga selaras dengan akselerasi transfer dari pusat, baik TKD maupun DAK. Karena itu harus kita lihat secara keseluruhan,” katanya.
Dia menyebut sejumlah alokasi dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening kelompok – kelompok masyarakat memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama sektor pendidikan dan pertanian. Yang demikian itu pastinya membuktikan bahwa kemampuan fiskal pemerintah pusat sebenarnya sangat besar dan bagaimana strategi daerah untuk menyerapnya.
” DAK, misalnya, diarahkan untuk mendukung kebutuhan sekolah serta kelompok tani, dan anggran dari pusat langsung masuk ke rekening pokmas, ” Tambahnya.
Di sisi lain, Supriyanto mengungkapkan terdapat tekanan cukup besar terhadap struktur anggaran daerah akibat adanya pengurangan anggaran yang nilainya hampir Rp370 miliar.
Namun, sebagian tekanan tersebut mendapatkan kompensasi melalui program kerja pemerintah pusat yang nilainya kurang lebih Rp150 miliar.
“Memang ada pengurangan hampir Rp370 miliar, tetapi ada pengembalian melalui program kerja pusat, kurang lebih Rp150 miliar,” ungkapnya.
Menurut Supriyanto, kondisi tersebut membuat Pemkab dan DPRD harus lebih cermat dalam menyusun kembali prioritas anggaran. Efisiensi tidak boleh sekadar memangkas belanja, tetapi harus diarahkan untuk memastikan program yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap berjalan.
Karena itu, DPRD akan mengurai lebih jauh komponen pendapatan yang menjadi dasar proyeksi kenaikan sekitar Rp11 miliar tersebut.
“Nanti sumber kenaikan Rp11 miliar itu akan kita dalami dalam pembahasan Banggar. Dari mana sumbernya, potensinya seperti apa, tentu harus jelas,” tegasnya.
Pembahasan tersebut menjadi penting agar target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026 tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, tetapi memiliki dasar perhitungan yang realistis dan dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
DPRD Karanganyar pun mendorong agar pengelolaan keuangan daerah tetap mengedepankan prinsip efisiensi, kehati-hatian dan keberpihakan terhadap program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Hds/K2)
