Kabar Karanganyar, – Srikandi PDI Perjuangan Karanganyar yang juga Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listyowati, turun langsung bersama petani untuk menindaklanjuti persoalan irigasi yang selama ini menghambat pengairan sawah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut audiensi Serikat Tani Bumi Lestari (SERTA BUMI) bersama hampir 36 kelompok tani (poktan) di DPRD Karanganyar, bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional ke-66 tahun 2026.
Dalam monitoring lapangan, Latri bersama jajaran terkait menemukan sejumlah persoalan infrastruktur pengairan, mulai dari pintu bendung yang rusak, pendangkalan akibat sedimentasi tanah, pasir dan batu, hingga kebocoran saluran irigasi.
Persoalan tersebut dinilai perlu segera ditangani agar distribusi air ke lahan pertanian kembali lancar dan tidak semakin membebani petani.
Latri menegaskan, perbaikan pintu bendung menjadi langkah awal yang segera dilakukan. Sementara itu, pengerukan sedimentasi serta penanganan sejumlah titik kerusakan lainnya akan diperjuangkan melalui penganggaran tahun 2027.
“Setelah kami melakukan monitoring, perbaikan pintu akan segera dieksekusi. Keluhan-keluhan lainnya akan diupayakan masuk dalam anggaran 2027,” kata Latri saat menindaklanjuti aspirasi petani di lapangan.
Menurutnya, persoalan irigasi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan air untuk lahan pertanian. Karena itu, hasil audiensi petani harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, bukan sekadar berhenti pada forum penyampaian aspirasi.
Monitoring tersebut juga dijadwalkan berlanjut ke Dam 27/28 di wilayah Lemahbang. Di lokasi itu, terdapat persoalan kerusakan bendung serta kebocoran pada sejumlah saluran irigasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengawal aspirasi petani agar persoalan pengairan yang selama ini dikeluhkan memperoleh kepastian penanganan.
Dinas Pertanian Siap Kawal Usulan Tersier
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar, Feriana, menyambut positif keterlibatan DPRD yang turun langsung ke lapangan bersama jajaran teknis untuk melihat kondisi irigasi.
Ia menjelaskan, kerusakan pada saluran primer dan sekunder menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sementara itu, Dispertan PP siap mengawal penanganan jaringan irigasi tersier yang berkaitan langsung dengan distribusi air menuju lahan pertanian.
Menurut Feriana Dwi Kurniawati, perbaikan jaringan tersier tidak akan optimal apabila saluran primer dan sekunder yang menjadi jalur utama distribusi air masih mengalami kebocoran.
“Kalau tersiernya mau diperbaiki, tetapi primer dan sekundernya masih bocor, kan sama saja. Jadi, primer dan sekunder harus ditangani terlebih dahulu. Untuk tersier, kami siap mengawal dan mengajukan anggaran,” ujarnya.
Feriana menyebut, pihaknya akan menindaklanjuti hasil temuan lapangan dengan mendatangi titik-titik jaringan tersier yang belum sempat diperiksa. Selanjutnya, pendataan dan pemberkasan akan diupayakan pada awal 2027 agar usulan perbaikan dapat segera diajukan.
Ia menjelaskan, pengajuan anggaran untuk penanganan jaringan irigasi tersebut perlu dipersiapkan sejak awal karena proses administrasi membutuhkan waktu. Sementara itu, peluang pengajuan melalui anggaran kementerian pada 2026 sangat terbatas karena tahapan penganggaran telah ditutup.
“Insyaallah, pada awal 2027 kami upayakan pemberkasan. Kalau bisa, segera diajukan. Untuk tahun 2027 akan kami utamakan,” tegasnya.
Aspirasi Petani Dikawal hingga Penganggaran
Tindak lanjut persoalan irigasi ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam merespons kebutuhan petani. Audiensi yang digelar SERTA BUMI bersama puluhan kelompok tani diharapkan menjadi pintu masuk bagi perbaikan infrastruktur pengairan yang lebih terencana.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas antara penanganan saluran primer, sekunder, dan tersier, perbaikan diharapkan tidak berjalan parsial. Sebab, kelancaran pengairan sawah bergantung pada berfungsinya seluruh jaringan dari hulu hingga saluran yang menuju lahan petani.
Latri bersama pihak terkait berupaya mengawal persoalan tersebut, mulai dari perbaikan yang mendesak hingga perjuangan anggaran untuk penanganan lanjutan pada 2027.
Bagi petani, langkah paling penting bukan sekadar pendataan dan janji penganggaran, melainkan kepastian bahwa saluran kembali berfungsi sehingga kebutuhan air untuk mengolah sawah tidak lagi terhambat. (Hds/K2)
