Kabar Karanganyar, – Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana meyakini kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akan semakin memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keyakinan itu didasarkan pada rekam jejak Sudaryono yang selama kurang lebih 15 tahun mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai asisten pribadi sehingga dinilai memahami secara mendalam arah kebijakan, konsep, hingga teknis pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menurut Adhe, pengalaman panjang mendampingi Presiden Prabowo membuat Sudaryono mengetahui secara detail gagasan besar yang tertuang dalam manifesto perjuangan, khususnya terkait ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta percepatan penanganan stunting sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Beliau sudah mendampingi Pak Presiden selama kurang lebih 15 tahun. Saya yakin beliau memahami betul konsep, tujuan, sampai teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis karena mengikuti langsung perjalanan dan visi Presiden sejak awal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MBG bukan sekadar program pemberian makanan kepada peserta didik, melainkan strategi nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan. Program tersebut juga dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan melibatkan berbagai sektor.
Adhe menambahkan, salah satu arahan penting dari Sudaryono adalah agar seluruh kebutuhan bahan baku dapur MBG dipenuhi dari potensi lokal. Hasil pertanian, peternakan, perikanan hingga produk UMKM diharapkan terserap melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Program ini harus memberikan efek berganda. Anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik, sementara petani, peternak, pelaku UMKM, hingga BUMDes ikut merasakan manfaat ekonomi dari perputaran anggaran yang ada,” katanya.
Terkait pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar, Adhe mengungkapkan saat ini terdapat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang secara infrastruktur telah siap beroperasi. Namun, sebagian masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat karena adanya proses evaluasi serta moratorium pendaftaran SPPG baru.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus melakukan koordinasi dan mitigasi bersama Koordinator Wilayah BGN agar ketika kebijakan pusat diberlakukan, seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan dapat segera menjalankan operasionalnya.
Ia menilai, secara pemerataan layanan, keberadaan SPPG di Karanganyar sudah mencakup hampir seluruh kecamatan sehingga nantinya mampu mendukung distribusi Program Makan Bergizi Gratis secara optimal.
“Prinsipnya kami mengikuti sistem yang ditetapkan BGN. Pemerintah daerah terus berkoordinasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Hds/K2)
