Kabar Karanganyar, — Aduan petani soal buruknya jaringan irigasi di wilayah aliran pemanfaatan Waduk Jlantah mulai ditindaklanjuti. Petani bersama BBWS Bengawan Solo, PSDA Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PUPR Karanganyar turun langsung memetakan titik-titik prioritas yang membutuhkan penanganan, Kamis (1/10/2026).
Survei menyasar jaringan Dam 27, Dam 28 dan Dam 29 di wilayah Lemahbang, Jumapolo. Petani ikut menunjukkan langsung titik kebocoran, pintu air yang bermasalah hingga saluran yang dinilai menghambat distribusi air ke lahan pertanian.
Turunnya petani langsung ke lapangan menjadi penting karena persoalan irigasi selama ini tidak hanya menyangkut kondisi bangunan utama, tetapi juga efektivitas aliran air hingga ke sawah.
Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Bengawan Solo, Aditya Waskito, mengatakan hasil survei bersama tersebut akan menjadi dasar menentukan titik penanganan sekaligus pembagian kewenangan antarinstansi.
“Untuk sementara daruratnya kita mengurangi kebocoran dulu,” kata Aditya di sela survei.
Menurut dia, Dam 27 dan Dam 28 berada dalam kewenangan Kabupaten Karanganyar. Sementara jaringan yang menjadi kewenangan provinsi akan dikoordinasikan dengan PSDA Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah.
Sejumlah jaringan yang berkaitan dengan Bendung Nggerdu juga telah masuk rencana penanganan dan nantinya terhubung dengan jaringan menuju Kebun 1 dan Kebun 2.
“Insyaallah tahun 2027 mau dikerjakan,” ujarnya.
Di Dam 29, tim menemukan sejumlah titik kebocoran yang dinilai perlu segera ditangani. Namun persoalan tidak berhenti pada perbaikan fisik. Pengaturan lubang pengambilan air juga menjadi perhatian karena sebagian masih dibutuhkan petani untuk mengairi sawah.
BBWS menawarkan pola pengaturan bukaan air agar kebocoran bisa ditekan tanpa mematikan pasokan ke petani. Salah satu opsi yang dibahas adalah mempertahankan lubang pengambilan dengan pemasangan katup atau ball valve sehingga debit dapat dikendalikan.
“Kalau itu ditutup semua masih ribut karena enggak dapat air. Jadi nanti dirembuk kita nutupnya gimana. Rencananya masih kita kasih lubang, tapi bisa diatur,” jelas Aditya.
Ketua Serikat Tani Bumi Lestari (SERTA BUMI), Yoseph Heriyanto, menyebut survei bersama ini menjadi langkah penting karena persoalan yang selama ini disampaikan petani akhirnya dipetakan langsung di lapangan.
“Dengan survei bersama ini jadi kelihatan pembagian kewenangan dan akhirnya bisa kerja kolaboratif. Tentu ini langkah baik demi masa depan petani,” ujarnya.
Menurut Yoseph, perbaikan kebocoran saluran dan pintu air berpotensi meningkatkan debit air yang sampai ke persawahan. Namun ia mengingatkan masih ada mata rantai yang belum tersentuh, yakni saluran tersier.
Peran Aktif Dispertan PP Karanganyar masih dinanti
SERTA BUMI masih menunggu langkah konkret Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Karanganyar untuk mendata dan memverifikasi kerusakan saluran tersier yang berada di wilayah pertanian.
“Sampai saat ini SERTA BUMI masih menunggu action dari Dispertan PP Karanganyar. Saluran tersier juga banyak yang rusak,” tegas Yoseph.
Ia berharap hasil kesepakatan dalam audiensi Hari Tani Nasional ke-66 tidak berhenti pada pemetaan dan verifikasi. Setelah titik kerusakan ditemukan, menurutnya harus ada tindak lanjut nyata di lapangan.
“Harapannya Dispertan PP juga segera bergerak, melakukan pendataan dan verifikasi lapangan, sekaligus menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama pasca-audiensi Hari Tani Nasional ke-66,” katanya.
Sementara bagi petani, perbaikan jaringan irigasi berkaitan langsung dengan kepastian produksi. Mereka berharap aliran dari Waduk Jlantah nantinya benar-benar mampu menjangkau lahan pertanian, termasuk untuk mendukung musim tanam ketiga (MT III).
Kadiyun, perwakilan kelompok tani, mengatakan petani ingin keberadaan Waduk Jlantah memberikan manfaat nyata bagi lahan pertanian di wilayah tersebut.
“Dengan adanya aliran air dari Waduk Jlantah, petani berharap bisa menggarap sawah saat musim tanam ketiga,” ujarnya.
Survei Dam 27, 28 dan 29 kini menjadi titik awal pemetaan prioritas penanganan irigasi. BBWS, pemerintah provinsi dan Dinas PUPR bergerak sesuai kewenangan masing-masing. Sementara petani masih menunggu satu pekerjaan rumah berikutnya: perbaikan saluran tersier yang menjadi jalur terakhir air menuju sawah. (Hds/K2)
