Kabar Karanganyar, – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan sejumlah langkah efisiensi dalam penggunaan mobil dinas guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dilakukan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui pengaturan ulang pola penggunaan kendaraan operasional dan penghematan di berbagai sektor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi yang telah berjalan sejak April tahun lalu kini semakin diperketat menyusul adanya kenaikan harga BBM. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meskipun dukungan anggaran operasional mengalami keterbatasan.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, yang kami lakukan adalah mengatur penggunaan kendaraan dinas agar lebih efektif dan efisien,” ujar Kurniadi saat ditemui, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, alokasi dukungan BBM untuk kendaraan dinas hanya diberikan sekitar 50 persen dari kebutuhan normal. Dengan adanya kenaikan harga BBM, nilai manfaat dari alokasi tersebut otomatis semakin berkurang sehingga diperlukan penyesuaian volume penggunaan.
Menurut Kurniadi, apabila kebutuhan operasional melebihi pagu yang tersedia, maka setiap perangkat daerah diminta melakukan penghematan secara ketat. Dalam kondisi tertentu, pejabat pengguna kendaraan dinas bahkan harus menanggung kekurangan biaya operasional secara pribadi agar tugas pelayanan tetap dapat berjalan.
“Kalau anggarannya tidak cukup, ya harus disesuaikan. Prinsipnya jangan sampai pelayanan kepada masyarakat berhenti hanya karena keterbatasan operasional,” katanya.
Untuk menekan pengeluaran, Pemkab Karanganyar menerapkan pola perjalanan dinas dengan mobil dinas secara kolektif. Pejabat maupun aparatur yang memiliki tujuan perjalanan searah diminta menggunakan kendaraan bersama sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.
Selain itu, koordinasi yang tidak bersifat mendesak juga diarahkan memanfaatkan teknologi digital melalui pertemuan daring atau Zoom. Langkah ini dinilai mampu mengurangi frekuensi perjalanan dinas sekaligus mendukung program efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
Kurniadi menegaskan bahwa kebijakan penghematan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap daerah melakukan efisiensi belanja operasional. Tidak hanya BBM, penghematan juga mencakup penggunaan listrik, air, serta berbagai kebutuhan penunjang perkantoran lainnya yang progresnya dilaporkan secara berkala setiap bulan.
“Efisiensi ini merupakan kebijakan nasional. Kami diminta melakukan penghematan dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara rutin,” jelasnya.
Meski menghadapi tantangan kenaikan harga BBM dan keterbatasan anggaran operasional, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memastikan seluruh layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, perjalanan kolektif, serta optimalisasi koordinasi digital, pemerintah daerah berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Langkah tersebut sekaligus mencerminkan perubahan budaya kerja birokrasi yang kini lebih mengedepankan efisiensi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (Hds/K2)
