Kabar Karanganyar, – Di era digital yang membuka ruang kebebasan berpendapat semakin luas, pemuda dituntut tidak sekadar menjadi penonton atau pengkritik kebijakan pemerintah. Generasi muda harus mengambil peran sebagai pengawal, penyeimbang, sekaligus pengusul kebijakan yang konstruktif, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
Pesan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Kepemudaan yang diinisiasi Indopoling bersama Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA), KNPI Karanganyar, serta sejumlah elemen pemuda di Kabupaten Karanganyar. FGD yang diselenggarakan di ruang antorium Rumah dinas bupati Karanganyar pada Minggu (27/09/2026) mengusung tema ” Kritis bukan memecah, Bersatu dalam Pancasila “.
Ketua KNPI Karanganyar, Boby Aditia Putra, mengatakan forum tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan perbedaan pandangan sekaligus mendorong kritik yang tidak berhenti pada kecaman, tetapi mampu melahirkan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.
“Temanya bersatu dalam perbedaan. Bagaimana kritik itu tidak memecah, tetapi justru memberikan solusi dan menyatukan anak muda untuk lebih aktif,” kata Boby.o
Menurutnya, semakin terbukanya ruang komunikasi melalui media sosial harus diimbangi dengan kemampuan pemuda menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kritik yang tidak didukung data dan fakta berpotensi berkembang menjadi kesalahpahaman, bahkan memicu konflik di tengah masyarakat.o
Boby menilai, derasnya arus informasi di media sosial, termasuk konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membuat masyarakat semakin mudah menerima dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kadang orang mengkritik itu juga tidak menggunakan data, tidak menggunakan fakta, tetapi berdasarkan asumsi. Melihat berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian langsung menanggapi,” ujarnya.
Dia mencontohkan, informasi yang belum teruji kebenarannya dapat menyebar dengan cepat dan berujung pada serangan terhadap pejabat publik melalui akun media sosial. Padahal, persoalan tersebut bisa saja berawal dari kesalahpahaman atau informasi yang tidak utuh.
Karena itu, Boby menegaskan kritik tetap diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus dibangun melalui ruang dialog yang terbuka, dengan rekomendasi dan saran yang terukur serta mempertimbangkan berbagai perspektif.
“Kritik itu membuka ruang diskusi dan perbincangan. Ketika kita berkolaborasi dan berkumpul, itu membuka ruang gagasan untuk mencarikan solusi,” katanya.
Boby menambahkan, pemerintah juga perlu memperkuat keterbukaan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang akurat mengenai berbagai kebijakan dan persoalan daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemuda, akademisi, media, dan pemerintah dapat mempersempit ruang penyebaran hoaks maupun fitnah, sekaligus menjaga agar energi kritis generasi muda tersalurkan secara produktif.
“Kita perlu mempersempit celah hoaks, mempersempit celah fitnah, dan mempersempit kritik yang tidak berdasar, sehingga energi pemuda untuk berpikir lebih terpakai dengan langkah dan arah yang lebih jelas,” tegasnya.
KNPI Karanganyar, lanjut Boby, terbuka terhadap gagasan untuk memperluas forum diskusi hingga melibatkan pengelola akun media sosial. Meski demikian, agenda tersebut akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang, mengingat KNPI masih memiliki sejumlah program kepemudaan dan reorganisasi organisasi tingkat kecamatan.
Sementara itu, Dosen UMUKA, Saefuddin, menilai keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai warga negara.
Menurutnya, pemuda tidak seharusnya hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga perlu mengambil peran sebagai pengawas, pengkritik, sekaligus pengusul kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemuda Karanganyar harus lebih aktif dan lebih giat. Bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengawal dan kalau bisa pengusul kebijakan untuk pemerintah Kabupaten Karanganyar,” ungkap Saefuddin.
Dia menekankan, kritik terhadap pemerintah harus disertai analisis persoalan berdasarkan data dan fakta. Dengan demikian, kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang berpotensi merugikan pihak lain atau memicu fitnah.
Saefuddin juga mengingatkan pentingnya peran organisasi kepemudaan (OKP) dalam membangun budaya literasi digital dan meningkatkan kesadaran anggotanya untuk lebih berhati-hati dalam menyerap maupun menyebarkan informasi.
Lebih jauh, keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan daerah dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Pemuda harus tergugah bahwa kita bagian dari warga Karanganyar. Kita harus lebih kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, agar Karanganyar semakin maju dan sejahtera,” tandasnya.
Melalui forum tersebut, kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan kalangan akademisi diharapkan mampu melahirkan ruang demokrasi yang sehat. Kebebasan berpendapat tetap menjadi hak masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat musyawarah dan nilai-nilai Pancasila.
Dengan begitu, kritik pemuda tidak berhenti sebagai riuh di media sosial, melainkan menjadi kekuatan partisipasi publik untuk mengawal pemerintahan, memperbaiki kebijakan, dan mendorong pembangunan Karanganyar yang lebih transparan serta berpihak kepada masyarakat. (Hds/K2)
