Kabar Karanganyar — Aliran bantuan sosial dan beasiswa yang rutin dibagikan di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dinilai justru menjadi “selimut” yang meninabobokan warga. Di balik kucuran bansos tersebut, transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) disebut menghilang tanpa jejak.
Pernyataan keras itu disampaikan Ketua Umum LAPAAN RI Jawa Tengah, BRM Kusumo Putro, dalam wawancara pada Jumat (10/1/2026). Ia mengaku kecewa karena masyarakat seolah berhenti bertanya, sementara laporan keuangan BUMDes Desa Berjo tidak lagi disampaikan secara terbuka.
“Warga dibuat merasa sudah sejahtera dengan bansos dan beasiswa. Akhirnya lupa mempertanyakan ke mana sebenarnya uang miliaran rupiah dari aset desa itu mengalir,” tegas Kusumo.
Kusumo mengungkapkan, dirinya telah lebih dari dua tahun mengawal persoalan pengelolaan aset desa Berjo. Perjuangan tersebut, kata dia, bukan tanpa hasil. Sejumlah oknum mulai dari lurah hingga pengurus BUMDes sebelumnya pernah diproses hukum dan dijatuhi hukuman penjara.
Namun, menurutnya, pergantian kepengurusan dan perubahan nama BUMDes menjadi Telaga Abadi Madirda tidak otomatis menghadirkan tata kelola yang bersih. Pada tiga bulan awal, pengurus baru sempat mengumumkan pendapatan sebesar Rp3,6 miliar. Setelah itu, laporan keuangan seolah “ditelan bumi”.
“Sudah lewat berbulan-bulan, tidak pernah lagi ada penyampaian pendapatan BUMDes ke publik. PAD Sambirjo juga tidak pernah diumumkan. Papan informasi yang seharusnya menjadi hak warga, nihil,” ujarnya.
Kusumo menilai kondisi tersebut janggal, mengingat potensi pariwisata Karanganyar tengah berada di puncak pertumbuhan. Daerah ini disebutnya menjadi salah satu tujuan wisata utama di Jawa Tengah, dengan investasi pariwisata, homestay, dan glamping yang tumbuh pesat.
“Logikanya, pendapatan BUMDes harusnya melonjak. Ini bukan masa pandemi. Tapi yang terjadi justru sepi laporan, bukan sepi uang,” sindirnya.
Kondisi objek wisata pun tak luput dari kritik. Grojogan Sewu, yang selama ini menjadi ikon wisata Karanganyar, disebut mengalami penurunan kualitas pengelolaan. Padahal, Karanganyar hanya memiliki tiga grojogan utama yang seharusnya dijaga sebagai sumber pendapatan jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah desa rutin menggelontorkan bansos dan beasiswa. Setiap rumah tangga menerima bantuan Rp500 ribu per tahun. Siswa SMP mendapat Rp500 ribu, siswa SMA Rp1 juta, dan mahasiswa Rp2,5 juta per semester.
Namun, Kusumo menyebut skema tersebut tidak adil dan berpotensi menyesatkan persepsi warga. “Ada warga yang tidak punya anak usia sekolah, mereka hanya dapat bansos. Sementara dana yang dihabiskan untuk bansos dan beasiswa setahun mencapai Rp1,5 miliar,” ungkapnya.
Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan potensi pendapatan BUMDes Desa Berjo yang, menurut perhitungan Kusumo, bisa mencapai Rp15 miliar per tahun. Ia menilai bansos akhirnya hanya menjadi alat pembenar, bukan solusi struktural.
“Bansos itu seperti permen. Manis sesaat, tapi membuat warga berhenti kritis. Padahal yang seharusnya dituntut adalah laporan keuangan yang terbuka, rinci, dan bisa diaudit publik,” tegasnya.
Kusumo menegaskan, tanpa transparansi, BUMDes berisiko kembali menjadi ladang masalah seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ia pun mendesak masyarakat Desa Berjo untuk tidak lagi pasif dan mulai menuntut hak mereka atas keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
“Kalau warga terus diam, jangan kaget kalau sejarah kelam pengelolaan BUMDes terulang lagi,” pungkasnya.(Hds/K2)
