Kabar Karanganyar, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mulai menggerakkan kekuatan struktural pemerintahan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), camat, kepala desa hingga organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan pembayaran pajak daerah. Langkah ini dilakukan guna mendongkrak penerimaan pajak, khususnya pajak opsen kendaraan bermotor (PKB), agar mampu mencapai target 100 persen hingga akhir 2026.
Gerakan tersebut ditegaskan Bupati Karanganyar, Rober Christanto, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi pembayaran pajak daerah yang diselenggarakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar di Cafe & Resto Kebon Dalem, Selasa (10/11/2026).
Rober menekankan, upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. ASN diminta menjadi teladan bagi masyarakat sebelum pemerintah mengajak kelompok masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Hari ini kami akan bekerja sama dengan BKPSDM untuk mendata seluruh ASN. Kalau kita mengajak masyarakat, harus kita awali dari diri kita sendiri. Setelah itu, camat, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat juga kita ajak bergerak bersama,” tegas Rober.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata berupa penagihan, melainkan membangun kesadaran masyarakat melalui cara yang humanis. Semangat gotong royong atau sesarengan menjadi landasan untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemkab Karanganyar juga akan mendorong pemanfaatan aplikasi kepegawaian melalui koordinasi dengan BPSDM. Melalui sistem tersebut, data kepatuhan pembayaran pajak kendaraan milik ASN, termasuk kendaraan anggota keluarganya, diharapkan dapat terpantau.
Dengan demikian, ASN tidak hanya dituntut patuh membayar pajak kendaraan sendiri, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Pujiayanto, mengungkapkan realisasi penerimaan pajak daerah secara keseluruhan telah mencapai sekitar 97 persen dari target hingga periode evaluasi. Namun, penerimaan dari sektor opsen PKB masih menjadi pekerjaan rumah karena realisasinya baru mencapai 84,9 persen berdasarkan data per 9 Oktober 2026.
Tahun ini, target penerimaan opsen PKB Karanganyar ditetapkan sebesar Rp76 miliar. BKD mengakui masih terdapat potensi penerimaan cukup besar dari tunggakan pajak kendaraan bermotor yang perlu dioptimalkan.
Berdasarkan data BKD, tunggakan opsen PKB dari tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp22 miliar, sedangkan tunggakan tahun berjalan tercatat sekitar Rp14 miliar. Artinya, terdapat potensi sekitar Rp36 miliar yang bisa dikejar melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Harapannya, dengan penekanan kepada camat, kepala desa, dan admin desa, tunggakan itu sedikit demi sedikit bisa berkurang. Kalau minimal 20 persen dari angka tunggakan tersebut bisa direalisasikan, tentu akan membantu pencapaian target tahun ini,” jelas Pujiayanto.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah mengoptimalkan program Mobil Sengkuyung berbasis kewilayahan. Program tersebut diharapkan membantu pendataan kendaraan yang menunggak pajak hingga tingkat desa. Data yang terkumpul nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada wajib pajak secara lebih terarah.
Di sisi lain, BKD mencatat sejumlah jenis pajak daerah telah melampaui target 100 persen. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik dan makanan-minuman.
Adapun dari sisi kontribusi penerimaan, opsen PKB dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan nilai sekitar Rp104 miliar. Disusul PBJT tenaga listrik yang mencapai sekitar Rp84 miliar.
Secara keseluruhan, target pajak daerah dalam perubahan APBD 2026 ditetapkan sekitar Rp325 miliar. Dengan realisasi yang telah menyentuh 97 persen, BKD optimistis target penerimaan pajak daerah dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
Pujiayanto berharap keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa mampu mempercepat optimalisasi penerimaan, terutama dari sektor opsen PKB yang realisasinya masih tertinggal dibandingkan jenis pajak lainnya.
“Insyaallah optimistis. Harapannya sampai 31 Desember nanti seluruh target bisa tercapai 100 persen,” pungkasnya. (Hds/K2)
