Kabar Karanganyar, — Lebih dari 300 tenaga pengajar non ASN Karanganyar terancam diberhentikan karena peraturan penataan pegawai non ASN dari pemerintah pusat, padahal di Kabupaten Karanganyar tenaga honorer pengajar masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan pengajar di berbagai sekolah. Kondisi ini disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karanganyar, Sri Wiyanto, disela peringatan hari guru tahun 2025, yang menegaskan bahwa sekolah-sekolah tidak bisa berjalan optimal tanpa keberadaan guru honorer. Selasa ( 25/11/2025)
Menurut Sri Wiyanto, hingga saat ini terdapat lebih dari 300 guru honorer yang masuk dalam database non ASN. Mereka menjadi tenaga penting, terutama di sekolah dasar yang tiap kelasnya harus terisi karena langsung berhadapan dengan siswa.
“Kalau dinas-dinas lain mungkin masih bisa berjalan meski kekurangan tenaga, tapi sekolah tidak bisa. Kekosongan satu guru saja akan langsung berdampak karena yang dihadapi adalah manusia, anak-anak,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak. Banyak dari mereka menerima upah sangat minim, bahkan ada yang hanya mendapatkan Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, bergantung pada jumlah siswa.
“Bahkan ada yang cuma dapat Rp50 ribu. Kadang-kadang malah tidak ada gaji. Untuk hidup mereka sangat miris,” ujarnya.
Di tengah ancaman pemberhentian massal ini, PGRI Karanganyar telah mengambil langkah dengan menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo. Sri Wiyanto menyebut bahwa pihaknya langsung bergerak dua hari setelah isu pemberhentian mencuat.
“Saya langsung menghadap Pak Bagus Selo untuk menyampaikan keberatan, karena teman-teman kita yang hampir dua tahun dirumahkan itu kok terus terancam. Alhamdulillah masukan dari PGRI sudah diteruskan ke Bupati dan rencananya mereka akan ditarik kembali,” jelasnya.
Meski demikian, skema penggajian dan penempatan tenaga honorer tersebut masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Sri Wiyanto berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat memberikan solusi yang manusiawi bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Harapannya tentu ada perbaikan. Mereka ini masih sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah, jadi jangan sampai diberhentikan tanpa solusi,” tuturnya.
Dalam momen peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, PGRI Karanganyar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar tetap bisa mengajar dengan status yang jelas dan kesejahteraan yang lebih baik.(Hds/K2)
