Kabar Karanganyar, — Fraksi Partai Golkar menempatkan persoalan tenaga honorer (THL) dan P3K sebagai isu paling mendesak dalam Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Karanganyar, Kamis (20/11/2025).
Melalui juru bicara fraksi, H. Muhammad Arif Bachtiar Supatmi, Golkar meminta pemerintah daerah menyiapkan skema konkret bagi THL yang tidak lolos P3K serta memperjuangkan upah P3K paruh waktu agar disetarakan dengan UMK melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain isu kepegawaian, Golkar juga menyoroti rendahnya serapan anggaran tahun berjalan. Arif menegaskan bahwa sejumlah OPD belum bekerja optimal.
“Serapan anggaran baru mencapai 64 persen, dan belanja modal bahkan baru 28 persen. Ini menunjukkan kinerja OPD belum maksimal,” ujarnya dalam paripurna.
Golkar meminta kekosongan jabatan kepala dinas segera diisi pejabat definitif agar tidak mempengaruhi efektivitas program dan penyerapan anggaran.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah kekosongan perangkat desa di sejumlah wilayah. Golkar menilai kondisi tersebut telah mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami melihat beberapa desa mengalami kekosongan perangkat. Ini berdampak pada pelayanan masyarakat. Proses rekrutmen harus segera dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” tegas Parmi.
Selain itu Fraksi tersebut juga meminta kejelasan terkait Pemilihan Antar Waktu (PAW) kepala desa untuk desa-desa yang saat ini masih dipimpin PJ Kades. Mereka menilai ketidakpastian tersebut menambah beban pelayanan di tingkat desa dan kecamatan.
Secara keseluruhan, Fraksi Golkar menyampaikan 15 catatan strategis terhadap APBD 2026, mencakup penurunan Dana Desa, kualitas pembangunan infrastruktur, pemutihan tunggakan BPJS, pemenuhan UHC 2026, serta pembaruan data desil kesejahteraan.(Hds/K2)
