Kabar Karanganyar, — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Karanganyar menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap kelompok pengganggu lalu lintas, terutama yang kerap muncul di persimpangan lampu merah dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Fauzzal Maula El Rosyid, dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD.
Fauzzal menyoroti meningkatnya aktivitas kelompok yang mengganggu ketertiban jalan raya, yang menurutnya berkontribusi terhadap menurunnya kenyamanan publik dan turut memengaruhi dinamika ekonomi daerah. “Ketidaktegasan penertiban tidak menimbulkan efek jera. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” tegasnya.
Selain penertiban, Fraksi PKB juga mendorong pengoptimalan Rumah Singgah Dinas Sosial sebagai pusat pembinaan bagi pengemis, ODGJ, dan pengamen, sehingga penanganan tidak hanya bersifat represif tetapi juga solutif dan manusiawi. Menurut Fauzzal, langkah ini penting agar ruang publik kembali tertib dan kelompok rentan mendapatkan penanganan yang layak.
Tidak hanya itu, PKB juga menyoroti maraknya kasus bullying antar pelajar. Fauzzal meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah-sekolah. Ia menegaskan bahwa perilaku bullying tidak boleh ditoleransi karena berdampak panjang pada kondisi psikologis siswa. “Satgas harus kembali berjalan efektif. Disiplin dan pengawasan harus diperkuat agar lingkungan pendidikan benar-benar aman,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fauzzan juga menyampaikan pandangan PKB terkait sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari antisipasi bencana hingga penurunan anggaran daerah. PKB tetap menyetujui Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Karanganyar.(Hds/K2)
