DAERAH  

DPRD: Fiskal Karanganyar Mampu Biayai 1.062 Honorer, Outsourcing Diusulkan Jadi Formula Solusi

IMG 20251106 103403
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo dorong pemkab akomodir tenaga non ASN dengan formula Outsourcing

Kabar Karanganyar, — Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menegaskan kemampuan fiskal daerah masih memadai untuk membiayai 1.062 tenaga non-ASN yang tidak masuk database nasional BKN. Ia menilai Pemkab Karanganyar tinggal merumuskan formula yang sesuai aturan, termasuk skema outsourcing, agar tenaga tersebut tetap bisa bekerja tanpa melanggar regulasi pusat.

“Secara fiskal, Karanganyar masih mampu. Tenaga itu masih dibutuhkan dan OPD sudah menganggarkannya,” ujar Bagus Selo. “Kalau ketentuannya harus melalui outsourcing, ya kita ikuti. Yang penting pelayanan publik tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan.”

Pernyataan ini menguat setelah Coaching Clinic Penanganan Tenaga Non-ASN bersama Kanreg I BKN Yogyakarta, yang memastikan bahwa data tenaga non-ASN tidak bisa lagi ditambah atau direvisi. Mereka yang tidak masuk database umumnya memiliki masa kerja kurang dari dua tahun dan bekerja sebagai tenaga administrasi, kebersihan, keamanan, hingga teknis.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Supriyanto, menegaskan bahwa jalur reguler bagi honorer non-terdata sudah tertutup sepenuhnya.

“Pada prinsipnya sudah final. Tidak ada lagi ruang penambahan atau perubahan data di database nasional,” tegasnya.

IMG 20251106 104813Foto : Supriyanto Wakil Ketua DPRD Karanganyar tegaskan bahwa terkait regulasi penataan pegawai non ASN sudah final dan tidak bisa ditawar tawar lagi

Ia menjelaskan bahwa Pemkab kini menyiapkan pola kerja baru melalui outsourcing sebagai solusi agar tenaga tersebut tetap bisa bekerja.

“Dengan outsourcing, pembiayaan tidak langsung dari pemerintah, tetapi lewat pihak ketiga. Secara fungsi, mereka tetap mendukung jalannya pemerintahan,” ujar Supriyanto.

Kondisi ini menjadi pukulan bagi honorer yang telah mengabdi cukup lama namun terhambat pendataan atau status paruh waktu. DPRD menilai peran mereka tetap vital dalam pelayanan publik, terutama di OPD yang sangat bergantung pada tenaga administrasi, kebersihan, pengemudi, dan tenaga teknis.

“Kita harus realistis. Kalau tiba-tiba mereka diberhentikan tanpa solusi, pelayanan publik bisa terganggu,” tambah Bagus Selo.(Hds/K2)