Kabar Karanganyar,– Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karanganyar. Organisasi keagamaan terbesar di Karanganyar itu menilai komitmen pemerintah membersihkan praktik korupsi harus terus dikawal agar tidak berhenti sebatas slogan, tetapi benar-benar melahirkan pemerintahan yang bersih (good government) dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua PCNU Karanganyar, Kyai Muhammad Nuril Huda, mengatakan korupsi masih menjadi persoalan serius yang menggerus kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat pembangunan. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menunjukkan keseriusan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
Menurutnya, keberanian pemerintah dalam menindak koruptor akan menjadi tolok ukur keseriusan negara menghadirkan pemerintahan yang berintegritas. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, dan tanpa membedakan siapa pun yang terlibat.
“Korupsi adalah musuh bersama. Kami mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik,” tegas Kyai Muhammad Nuril Huda.
Ia menambahkan, langkah pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Karena itu, konsistensi menjadi kunci agar agenda pemberantasan korupsi tidak menimbulkan kesan pilih kasih.
“Kami berharap upaya yang dilakukan Presiden benar-benar mampu membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi melalui proses hukum yang sah dan berkeadilan. Jika dijalankan secara konsisten, Indonesia akan memiliki pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
PCNU Karanganyar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menyerahkan agenda pemberantasan korupsi kepada aparat penegak hukum. Budaya jujur, menjaga integritas, serta berani menolak segala bentuk praktik korupsi harus dibangun mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga pemerintahan.
“Bersihnya pemerintahan tidak cukup hanya dengan penindakan. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar budaya antikorupsi tumbuh kuat. Ketika pemerintah dan masyarakat berjalan bersama, cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju dengan tata kelola pemerintahan yang baik bukan lagi sekadar harapan,” pungkasnya. (Hds/K2)
