Kabar Karanganyar, — Maraknya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Sebagai bentuk kesigapan, Wakil Bupati Karanganyar sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Adhe Elliana, memimpin rapat koordinasi di Aula Dinas Kesehatan Karanganyar pada Kamis (2/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan BGN, Koordinator Wilayah SPPG Karanganyar, Forkopimca, penerima manfaat dari tiap kecamatan, jajaran Dinas Kesehatan, hingga perwakilan puskesmas se-Kabupaten Karanganyar.
Menurut Adhe, program MBG merupakan langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan yang lahir dari Presiden Prabowo ini diyakini mampu menjadi pondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul melalui pemenuhan gizi yang sehat dan layak.
“Program ini adalah cara untuk menapaki Indonesia Emas 2045, menyiapkan generasi cerdas dengan SDM yang unggul,” tegas Adhe.
Meski begitu, ia tidak menutup mata terhadap sejumlah kekurangan yang masih muncul dalam implementasi awal program tersebut.
Sebagai ketua satgas, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi untuk meminimalkan risiko agar pelaksanaan MBG di Karanganyar berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Apakah program ini tanpa kekurangan? Pasti ada, karena ini program baru. Di Karanganyar, kami memastikan dapur dan mitra SPPG tidak keluar dari SOP. Kami juga mendorong penerima manfaat agar aktif memberi masukan kepada SPPG masing-masing,” tambahnya.
Terkait instruksi pemerintah pusat mengenai kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG, Adhe menegaskan bahwa seluruhmemenuhi ketua Satgas Percepatan MBG Karanganyar akan dipastikan memenuhi persyaratan tersebut.
Puskesmas di tiap wilayah juga akan diperintahkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi SPPG untuk memverifikasi kondisi dapur, memastikan higienitas, serta standar sanitasi benar-benar terpenuhi.
“Bukan hanya sekadar menerbitkan sertifikat, nantinya puskesmas akan rutin melakukan kunjungan untuk memastikan dapur-dapur itu benar-benar layak dan sehat,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Karanganyar, Agung Wicaksono, menyatakan pihaknya siap memenuhi ketentuan SLHS meski dibutuhkan waktu tambahan untuk proses administrasi dan verifikasi dari dinas kesehatan.
“Setiap dapur akan melengkapi SLHS sebelum program dijalankan, meski proses penerbitan dari dinas kesehatan tetap memerlukan waktu,” ungkap Agung.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Karanganyar menegaskan komitmennya dalam mengawal program MBG agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan maupun kesehatan penerima manfaat.(Hds/K2)
