Kabar Karanganyar, — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karanganyar menekankan tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah, yakni pengisian kepala sekolah yang hingga kini masih kosong di lebih dari seratus satuan pendidikan, peningkatan pelayanan publik terutama di sektor kesehatan, serta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Joko Pramono saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terkait Rancangan APBD 2026.
Dalam penyampaiannya, Joko mengungkapkan bahwa hingga November 2025 terdapat 105 SD negeri dan 11 SMP negeri yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh pada kinerja tenaga pendidik serta menghambat implementasi program prioritas pemerintah.
“Fraksi PDI Perjuangan berharap pengisian kepala sekolah dapat segera dilakukan demi optimalisasi kegiatan belajar-mengajar,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, fraksi juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan dasar di sejumlah Puskesmas. Ditekankan perlunya penyeragaman SOP pelayanan, termasuk penempatan petugas frontliner untuk menyambut dan mengarahkan pasien. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.
Pembaruan DTKS turut menjadi perhatian serius. Menurut fraksi, dinamika sosial ekonomi masyarakat yang cepat berubah menuntut data yang selalu diperbarui.
“DTKS harus terus diperbarui agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.” tegas Joko, seraya mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Karanganyar.
Selain tiga isu utama tersebut, fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan lain, antara lain penanganan pohon lapuk di ruas jalan provinsi, penertiban kabel telekomunikasi yang semrawut, peningkatan penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas di kawasan rawan kecelakaan, serta perlindungan terhadap peternak kecil di tengah rencana pembangunan peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda pembahasan lanjutan Rancangan APBD 2026 bersama pemerintah daerah.(Hds/K2)
