Kabar Karanganyar, — Persoalan penumpukan sampah di Pasar Jongke kian meresahkan para pedagang. Kondisi sampah yang menggunung dan menimbulkan bau menyengat tidak hanya mengganggu aktivitas jual beli, tetapi juga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung serta omzet pedagang.
Keluhan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Komisi B DPRD Karanganyar, dinas terkait, serta perwakilan pedagang dan pengelola pasar dalam kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) pada Selasa (7/04/2026) di Lingkungan pasar Jongke. Ketua Komisi B, Latri Listyowati, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditangani secara serius dan melibatkan semua pihak.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Sampah sudah menumpuk, bahkan sampai muncul belatung. Ini membahayakan. Harus ada langkah cepat untuk membersihkan secara total,” tegas Latri.
Lurah Pasar Jongke, Sri Hartoyo, mengungkapkan bahwa dampak penumpukan sampah sudah dirasakan langsung oleh pedagang. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi tersebut juga menurunkan daya tarik pasar, terutama pada momen-momen penting seperti Lebaran yang biasanya menjadi puncak penjualan.
“Bau menyengat sangat mengganggu aktivitas kami. Tahun ini terasa ada penurunan kunjungan dan omzet. Kami juga khawatir dampak kesehatannya jika kondisi ini terus berlangsung,” ujarnya.
Ia berharap ada langkah konkret dari dinas terkait, baik dalam pengangkutan sampah secara rutin maupun penataan ulang lokasi pembuangan agar tidak kembali menumpuk di titik yang sama.
Perwakilan paguyuban pedagang menambahkan, salah satu penyebab utama penumpukan berasal dari sampah yang dibuang dari luar area pasar, khususnya dari sisi selatan. Karena itu, diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi pembuangan liar.
Menanggapi hal tersebut, Latri menekankan pentingnya rasa handarbeni atau rasa memiliki dari seluruh pihak yang terlibat di pasar. Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada dinas semata, melainkan membutuhkan kerja sama antara pedagang, pengelola, dan pemerintah.
“Kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini tanggung jawab bersama. Pedagang harus mulai memilah sampah organik dan anorganik, pengelola pasar mengatur dengan baik, dan dinas harus bergerak cepat. Kalau kita punya rasa handarbeni, masalah ini bisa selesai,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya penambahan sarana prasarana, seperti kontainer sampah dan armada pengangkut, yang dinilai masih sangat terbatas. Komisi B, lanjutnya, siap mengawal dan memperjuangkan penambahan anggaran untuk mendukung pelayanan dasar tersebut.
Sementara itu, PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Karanganyar, Nugroho, mengakui keterbatasan yang dihadapi pihaknya. Dari total 18 pasar yang dikelola, ketersediaan armada pengangkut sampah sangat minim dan sebagian besar sudah berusia tua.
“Truk kami hanya lima, yang benar-benar layak pakai satu. Kontainer juga banyak yang rusak dan belum ada anggaran pengadaan. Ini menjadi kendala utama dalam penanganan sampah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.
Meski demikian, Nugroho menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait serta mencari solusi terbaik agar persoalan sampah di pasar segera teratasi.
Dengan kondisi yang ada, semua pihak sepakat bahwa langkah cepat membersihkan tumpukan sampah menjadi prioritas utama. Setelah itu, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih tertata, disiplin bersama, serta penguatan kesadaran kolektif agar permasalahan serupa tidak kembali terulang. (Hds/K2)
