Kabar Karanganyar, – Solo, 19 Februari 2025 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya yang tergabung dalam Aliansi Penggerak Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Surakarta pada Selasa (19/2). Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai akan mengancam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo Raya turun ke jalan membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan mereka. Salah satu poin utama yang mereka suarakan adalah penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap berpotensi memotong anggaran sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam orasinya, Koordinator Umum Aliansi Penggerak Indonesia, Syaiful, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini hanya akan memperburuk kondisi mahasiswa, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Jika anggaran pendidikan dipotong, beban mahasiswa semakin berat, UKT berpotensi naik, dan kesempatan untuk mendapat pendidikan berkualitas semakin sempit. Ini jelas melanggar amanat konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara,” ujarnya.
Mahasiswa menuntut bertemu langsung dengan Ketua DPRD Surakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, permintaan ini tidak dikabulkan, sehingga massa aksi merangsek masuk ke halaman gedung DPRD. Ketegangan pun sempat terjadi ketika terjadi dorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan yang berjaga di depan gedung DPRD Surakarta. Meski demikian, situasi akhirnya kembali kondusif.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Inpres ini dinilai mengancam kesejahteraan rakyat karena memotong anggaran dari sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan masa depan bangsa.
2. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Mahasiswa mendesak agar program ini dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasarannya, sehingga tidak sekadar menjadi proyek politik tanpa dampak signifikan bagi peningkatan gizi masyarakat.
3. Tolak RUU Polri, TNI, dan Kejaksaan
RUU ini dianggap memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum dan berpotensi mengancam demokrasi serta hak asasi manusia, sehingga perlu ditolak untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
4. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Mahasiswa mendesak DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka, yang selama ini sering terpinggirkan akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada komunitas adat.
5. Desak Presiden Prabowo Keluarkan Perpu Perampasan Aset
Perpu ini dinilai mendesak untuk mempercepat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang diselewengkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
6. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen
Mahasiswa meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Setelah membacakan pernyataan sikap dan di tandatangani oleh perwakilan Anggota DPRD Surakarta, akhirnya mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini menegaskan bahwa mahasiswa Solo Raya akan terus mengawal kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut sektor pendidikan. Mereka berjanji akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. (Ysp)